Hengkang. Kalimantan Timur. Lampung Utara. Serangan terhadap infrastruktur Google di Cina, khususnya terhadap beberapa akun Gmail, membuat para eksekutif Google menerapkan kebijakan baru di Cina. Dalam blog yang ditulis David Drummond, SVP, Corporate Development and Chief Legal Officer, Google menjelaskan bahwa telah terjadi serangan yang cukup canggih dan menyebabkan terjadinya pencurian hak intelektual dari Google. Dalam tulisannya, Drummond menjelaskan bahwa serangan juga terjadi pada paling tidak 20 perusahaan besar. Khusus untuk Gmail, serangan mengarah kepada 2 akun Gmail milik pegiat hak asasi manusia di Cina. Serangan terhadap 2 akun itu secara spesifik mengakses informasi pemilik akun tersebut. Google juga menemukan bahwa lusinan akun Gmail di Amerika, Cina, dan Eropa yang dimiliki aktivis hak asasi manusia Cina secara rutin diakses atau dimata-matai oleh pihak ketiga, melalui malware atau email phising. Para eksekutif Google merespon serangan ini dengan mengkaji kembali bisnis mereka di Cina. Mereka telah memutuskan tidak lagi melakukan sensor hasil pencarian pada Google.cn dan akan mendiskusikannya dengan pemerintah Cina. Jika pemerintah Cina tidak mengijinkan pencabutan sensor tersebut, Google sangat mungkin akan menutup kantornya di Cina dan juga menutup Google.cn. Seperti diketahui, pada 2006, Google mau berkompromi dengan pemerintah Cina untuk melakukan sensor terhadap hasil pencarian di Google.cn. Keputusan waktu itu sangat berat bagi Google yang mempunyai prinsip "Don't be Evil" dalam menjalankan bisnisnya, termasuk mendukung penuh kebebasan memperoleh informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan aliran dana ilegal dari enam bank pembangunan daerah (BPD) kepada para pejabat daerah. Meski belum menunjuk hidung siapa pejabat pemerintah daerah (pemda) yang dimaksud, KPK dengan gamblang merinci aliran dana yang dikeluarkan masing-masing BPD itu. BPD Jabar-Banten, yang kini dikenal dengan sebutan Bank Jabar-Banten, berada pada urutan pertama penyetor fee terbanyak kepada para pejabat daerah di lingkungan Jawa Barat dan Banten. "Jumlahnya Rp 148,287 milyar," tutur Haryono Umar, Wakil Ketua KPK. Posisi kedua ditempati BPD Jatim dengan total dana fee mencapai Rp 71,483 milyar. Adapun BPD Sumatera Utara Rp 53,811 milyar, Jawa Tengah Rp 51,064 milyar, Kalimantan Timur Rp 18,591 milyar, dan Bank DKI Rp 17,075 milyar.
7 years ago